Sejumlah 106 perwakilan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah DI. Yogyakarta antusias mengikuti sarasehan dengan topik “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untuk Mewujudkan PTS Berkualitas”, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V, DI. Yogyakarta bekerjasama dengan Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia (UII). Latar belakang sarasehan yang digelar di Kampus UII, Sabtu (17/9), diantaranya adalah dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan PTS.
Sarasehan menghadirkan pemateri, Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Aris Junaidi, Ph.D., Koordinator Kopertis Wilayah V, DI. Yogyakarta, Dr. Bambang Supriyadi, CES, DEA. dan Kepala Badan Penjaminan Mutu UII, Kariyam, S.Si, M.Si. Turut hadir dalam sarasehan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V, DI. Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, M.Hum., beserta para pengurus.
Disampaikan Rektor UII, Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. dalam sambutannya, UII sebagai salah satu intitusi pendidikan yang senantiasa concern akan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam ranah pendidikan tinggi sangat mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan acara sarasehan tersebut. “Sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi merupakan hal penting, yakni bagaimana proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan,” tuturnya.
Berkenaan dengan mutu pendidikan tinggi sebagaimana disampaikan Dr. Harsoyo, sekiranya juga perlu manjadi perhatian terhadap kebijakan yang lebih bersifat makro. Dalam konteks industri misalnya, entah itu dalam hal kebijakan maupun dalam hal praktik industrinya. Sampai saat ini dinilai belum sepenuhnya dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. “Atau memang terdapat kebijakan mendasar dari sistem pendidikan itu sendiri yang mungkin perlu ada review yang mendalam,” paparnya.
Dicontohkan Dr. Harsoyo, berkenaan dengan pembukaan Program Studi misalnya. Pada nomenklatur Program Studi baru walaupun sekarang sudah ada mekanisme yang baik, keberanian dari universitas untuk membuka Program Studi baru yang memang betul-betul relevan dengan perubahan industri belum secepat yang diharapkan. “Disini sepertinya masih ada persoalan link and match yang mungkin belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara disampaikan Prof. Aris Junaidi di sela-sela berlangsungnya sarasehan, saat ini terdapat 4.300 PTS, dengan 23.700 program studi (Prodi). Namun sebanyak 60 persen PTS diantaranya masih terakreditasi minimal atau C dan baru 40 persen yang terakreditasi unggul atau A dan B. Ia menuturkan masih banyaknya PTS yang terakreditasi minimal menunjukkan adanya disparitas kualitas. Oleh karenanya Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu PTS yang masih rendah kualitasnya.
“Pemerintah tidak hanya mendorong PTS untuk memperbaiki kualitas, namun juga memberikan fasilitas agar PTS berkualitas minimal bisa meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Prof. Aris Junaidi, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu PTS di daerah adalah memberikan block grand kepada perguruan tinggi yang sudah unggul untuk membina Program Studi perguruan tinggi di sekitarnya. Selain itu, juga dilakukan penguatan di Kopertis yang khusus menangani peningkatan kualitas perguruan tinggi yang masih terakreditasi C. Sedang sanksi bagi PTS yang tidak mau meningkatkan status akreditasinya menurutnya akan dilarang untuk mengeluarkan ijazah.
Sumber: www.uii.ac.id
